Intelektual Politik Muhammadiyah

Oleh : As’ad Bukhari, S.Sos., MA
(Analis Kajian Dinamika Kehidupan Muhammadiyah)

Pembahasan politik itu selalu dinamis dan tidak akan pernah habis, juga membuat situasi kadang begitu sangat sadis atau anarkis sampai kepada yang model narsis pun ada. Bicara politik tentu sangat kompleks, akan tetap intisarinya hanyalah mencari kepentingan baik jabatan, jaringan maupun jangkauan lainnya.

Berpolitik itu seni menyampaikan suara, merebut suara, mencari suara, membungkam suara, membeli suara, menjual suara, mengendalikan suara, menggandakan suara, mengumpulkan suara, merawat suara, mementingkan suara dan tentunya memperbanyak suara dukungan sebesar-besarnya.

Politik penuh intrik-intrik itu benar adanya, politik beradab juga bisa dilakukan, politik menghalalkan segala cara pun ada sampai politik agama juga bisa dilakukan maupun model politik lainnya. Yang jelas dalam menguasai politik, maka telah menguasai medan kepentingan untuk menjaga stabilitas dan memelihara entitas sebagai objek politik yang terselamatkan maupun diselamatkan.

Muhammadiyah sendiri memiliki banyak kader yang terjun dalam politik baik sebagai politikus, pejabat, anggota dewan, kepala daerah, komisaris perusahaan, staf ahli dan lainnya.

Garapan politik ini juga penting, sebab di sini lah tempat untuk mengawasi setiap kebijakan dan anggaran yang notabene merupakan upeti pajak dari seluruh komponen rakyat yang kemudian diputar kembali untuk pembangunan kemaslahatan. Dalam hal ini struktur hirarki Muhammadiyah pun dapat berkolaborasi maupun berkodinasi dengan pemerintah baik kabupaten kota dengan PDM, provinsi dengan PWM dan pusat dengan Pimpinan Pusat serta termasuk pemerintah desa atau kelurahan dengan PRM atau PCM.

Muhammadiyah juga memiliki andil untuk mengawal, mengawasi, menikmati, menerima segala hal dalam buah politik yang ada meskipun bukan organisasi politik praktis. Para pimpinan Muhammadiyah dapat menempatkan kader-kader diaspora atau orang-orang nya berada di semua unsur politik pemerintahan, khususnya kader yang profesional, ahli, dan kompeten serta memiliki spiritualitas yang tinggi. Hal tersebut merupakan bentuk kerjasama yang baik dalam menciptakan kebersamaan dalam pembangunan ummat.

Intelektual politik Muhammadiyah merupakan para kader-kader yang siap berjuang dalam aspek politik baik sebagai subjek maupun objek, sehingga memberikan sumbangsih ide gagasan yang selaras dengan nilai Keislaman. Para intelektual politik Muhammadiyah ketika bertarung kontestasi harus dengan cara yang benar secara cerdas, ketika memiliki perbedaan harus tetap bisa saling taawun salam kebaikan bersama persyarikatan, ketika terjadi deadlock harus bisa bermufakat dengan adab dan akhlak yang berkemajuan.

Intelektual politik Muhammadiyah harus memiliki tujuan utama yakni mengawal kepentingan umat melalui konsep gerakan Muhammadiyah di konteks politik dan pemerintahan. Para intelektual politik Muhammadiyah tentu membekali diri dari berbagai pemahaman yang mengakar kuat, agar dapat menyelaraskan antara kepentingan politik pemerintahan dengan kepentingan politik islam atau umat beragama khususnya kaum muslimin juga termasuk ormas islam Muhammmadiyah ini.

Sebagai intelektual politik Muhammadiyah harus berdasarkan pada data, fakta, objektivitas, ilmu pengetahuan, metodologi, sumber ilmiah dan ideologi Muhammadiyah sebagai asupan pemikiran di pentas politik maupun pemerintahan.

Proses politik itu tidaklah mudah, sebab membutuhkan waktu yang cukup lama dan usah lobby yang panjang lagi matang, hal ini agar mendapatkan ritme dan tempat yang tepat dibalik kontroversi yang terjadi. Intelektual politik Muhammadiyah sangat wajib Ain memiliki kemampuan negosiasi yang handal dan lobby yang hebat dalam berkompromi untuk kepentingan umat Islam maupun persyarikatan.

Perjuangan politik tongkat tinggi memang berbeda dengan politik praktis, hanya saja keduanya harus bisa selaras dengan modal kapasitas politik yang adi hulung layaknya bagai sang inspirator yang tidak punya kelemahan atau ketakutan apapun dalam politik namun selalu punya nilai tawar yang begitu tinggi. Hal inilah yang tentunya bisa dimiliki oleh para kaum barisan intelektual politik Muhammadiyah, sekali pun ia memiliki rivalitas antar sesama nya yang itu hanya soal waktu yang kelak bisa selaras sejalan seimbang tentunya.

Tujuan intelektual politik Muhammadiyah bukan untuk menjual nama persyarikatan, melainkan mengambil hak dan bagian nya yang itu akan dikembalikan lagi untuk kemaslahatan yang lebih luas melalui tangan perantara ormas Islam yang kompeten, akuntabel, dan profesional. Nilai tawar yang tinggi ini wajib dilakukan oleh intelektual politik Muhammadiyah agar dapat melambung tinggi persyarikatan di tengah arus politik pemerintahan.

Dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan tidak lepas dari politik pemerintahan, sehingga kerja-kerja politik aksi nyata ini harus ditapaki oleh para intelektual politik Muhammadiyah secara berkemajuan dan berkelanjutan. Dakwah sebagai pendekatan pun wajib digunakan sebagai bendungan benteng keimanan dalam menjalankan proses politik apapun ketika terafiliasi dengan Muhammadiyah maupun sebagai diaspora kader Muhammadiyah. Kontribusi nyata jalur politik sangat diperlukan, kontribusi nyata jalur dakwah juga sangat diperlukan dan kontribusi nyata jalur sosial kemanusiaan pun demikian sangat diperlukan. Maka jadilah kaum intelektual politik Muhammadiyah teladan yang membawa nilai maslahat yang besar, sehingga mampu memberi warna spritual dalam proses politik yang ada.

Harapannya agar banyaknya ide gagasan, karya, pemikiran dan kerja konkret para Intelektual politik Muhammadiyah dalam mewujudkan bangsa yang baldatun thoyyibatun warobbun ghafur yang berkemajuan bersama persyarikatan Muhammadiyah dalam membangun kemaslahatan secara bersama.